PSSI Apresiasi Pemerintah Pastikan Tidak Intervensi KLB

Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memastikan tidak ikut campur dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Ketua umum PSSI Mochamad Iriawan mengapresiasi sikap tersebut.

Iriawan ini juga kembali menegaskan bahwa percepatan KLB tersebut semata-mata dipilih oleh PSSI sebagai bentuk tanggung jawab agar kompetisi sepakbola di Indonesia bisa kembali berlangsung. Semenjak tragedi Kanjuruhan, Liga 1, 2, dan 3 berhenti bergulir.

“Kami sangat mengapresiasi sikap pemerintah [Menpora Amali] yang akan memastikan pemerintah tidak akan ikut campur tangan dalam KLB PSSI mendatang. Ini hal positif buat sepakbola kita ke depan,” kata Iriawan di Jakarta, Selasa (1/11).

Adapun keputusan mempercepat KLB ini, didasari oleh niat baik serta respons positif dari rekomendasi yang pernah disampaikan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) agar PSSI segera menggelar KLB.

“Sekarang ini kami Sudah mengirimkan surat kepada FIFA. Jadi saat ini mari kita bersabar saja sambil memikirkan bagaimana kompetisi di negeri ini bisa kembali berjalan. Kompetisi adalah marwah dan itu harus kita pastikan bisa berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Amali mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak mengintervensi dan turut campur dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

"Beliau [presiden] hanya saya laporkan saja ya, sudah beliau hanya mendengarkan, tidak ada apa-apa, dan hanya mengingatkan ya sudah pemerintahannya mengikuti saja, tidak boleh intervensi, tidak boleh campur tangan itu saja," ucap Amali.

Presiden Jokowi menerima Amali di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pagi ini yang membawa beberapa laporan. Di antaranya mengenai perkembangan terakhir di dunia sepakbola nasional sehubungan rencana penyelenggaraan KLB PSSI.

Amali mengatakan, KLB PSSI sudah diputuskan sesuai mekanisme di PSSI. Pemerintah, tidak ingin ikut campur apalagi intervensi, baik dalam penyelenggaraan maupun hasil.

"Pemerintah menyerahkan semuanya kepada PSSI, silakan PSSI melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kan ada statuta FIFA dan di PSSI ada statutanya," tuturnya.